DINAMIKA PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA DI INDONESIA

 Kembali ke daftar artikel 

 

Indonesia telah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai kebudayaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang bebrunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Jaminan kebebasan memelihara dan melestarikan cagar budaya juga didukung setelah Indonesia meratifikasi Convention Concerning Protection of The World Cultural and Natural Heritage dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989. Dengan adanya pengakuan tersebut, Indonesia harus menjaga dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka melestarikan nilai-nilai kebudayaan mereka.

Salah satu wujud dari nilai-nilai kebudayaan itu adalah cagar budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Di dalam UUCB, telah diatur mengenai proses penetapan cagar budaya hingga larangan-larangan mengenai perbuatan yang dapat mengancam kelestarian cagar budaya.

Sebelum adanya UUCB, peraturan mengenai perlindungan cagar budaya sudah di atur sejak lama. Pada masa kolonial, pengaturan mengenai cagar budaya telah diatur dengan dikeluarkannya Monumenten Ordonantie (M.O.) 1931 (Staatsblad Nomor 238 Tahun 1931). Peraturan memberikan pengertian mengenai definisi monumen, yaitu benda-benda bergerak maupun tidak bergerak buatan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan sisa-sisanya yang berusia lebih dari 50 tahun dianggap mempnyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau kesenian. Benda bergerak maupun tidak bergerak yang menurut tujuan semula atau tujuan masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dan demikian pula situs baik tanaman, bangunan, atau keadaan pada umumnya memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung dengan benda-benda tersebut dipersamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda itu.

Pengertian monumen di peraturan tersebut juga dapat diartikan benda-benda yang dianggap memiliki nilai penting dari sudut pandang paleoantropologi serta merupakan situs dengan petunjuk beralasan (gegrond) bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang memiliki nilai-nilai penting bagi sejarah, prasejarah, kesenian, maupun dari sudut pandang paleoantropologi.

Setelah Indonesia merdeka, M.O. masih diberlakukan dengan didukung peraturan-peratuan lainnya mengenai penanggulangan terhadap kerusakan benda-benda warisan budaya, antara lain:

  1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Agustus 1972 Nomor 8/M/1972 tentang Pengamanan Benda-benda Purbakala.
  2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 8 Januari 1973 Nomor 1/A/.1/1973 tentang Kerja Sama Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepolisian Negara RI dalam Pengamanan/Penyelamata Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
  3. Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan tentang Pengamanan Cagar Budaya Nasional/Indonesia.
  4. Surat Kepala Kepolisian RI tanggal 23 April 1973 Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/LIT/IV/1973 tentang Operasi Pengamanan dan Penyelamatan Benda-benda Purbakala.
  5. Surat Kepala Kepolisian RI tanggal 10 Januari 1976 Nopol. Polsus/17/76 tentang Pengamanan, Penyelamatan dan Perlindungan Benda-benda Cagar Budaya Nasional beserta lampirannya.
  6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 Maret 1980, No. 87/MPK/1980. Perihal: Pembentukan Team Gabungan Perlindungan Cagar Budaya di Daerah Tingkat I. Kepada Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Seluruh Indonesia.

 

Seiring waktu, M.O. dianggap tidak lagi sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia sehingga perlu dicabut dna diganti dengan undang-undang baru yang diharapkan menjadi dasar bagi usaha perlindungan cagar budaya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya arahan perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai cagar budaya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).

Dalam rangka penyusunan undang-undang tersebut, dibentuklah Tim Penyusun/Perumus Konsep Rancangan Undang-undnag Perlindungan Cagar Budaya Nasional dengan SK Nomor 606/F.I.IV/J82 tertanggal 28 Juli 1982. Tim ini menghasilkan Rancangan Undang-undang Benda Budaya yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992 sebagai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UUBCB). Dengan ditetapkannya UUBCB, M.O. sudah dinyatakan tidak berlaku. Sebagai tindak lanjut UUBCB, ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UUBCB.

Akan tetapi, UULH digantikan posisinya oleh adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut akhirnya juga tidka berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam undang-undang tersebut, kata “cagar budaya” hanya dibahas di dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e yang hanya menyinggung mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL yang termasuk proses dan kegaiat yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.

Hal yang sama juga terjadi setelah diundangkannya UUCB dimana UUBCB tidak lagi berlaku. Dengan tidak lagi berlakunya UUBCB menyebabkan peraturan pelaksanaan mengenai UUBCB juga tidak lagi berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. Untuk Museum, sudah ada peraturan pelaksana dari UUCB yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, sedangkan untuk pelaksanaan UUCB sendiri belum ada hingga saat ini.

 

Sumber: Koesnadi Hardjasoemantri, 2012, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

 

Penulis : Ade Wulan Fitriana