Wayang Purwa Periode Orde Baru :  Re-orientasi Pertunjukan Seni Oleh Rezim Berkuasa

 Kembali ke daftar artikel 

 

Pertunjukan wayang kulit purwa, merupakan salah satu kesenian tradisional yang menceritakan dua kisah besar yaitu Ramayana dan Mahabarata. Pertunjukan wayang merupakan sebuah drama dengan menggunakan boneka yang disebut wayang  sebagai aktornya. . Komponen penting dalam pertunjukan wayang adalah penggerak dan narator dari wayang itu sendiri yaitu dhalang, ia memiliki tugas merisistasi dan menarasikan cerita berdasarkan lakon yang dimainkan sekaligus menggerakan boneka wayang untuk lebih menghidupkan pertunjukan.

Pada periode sebelum Orde Baru, pakem pedhalangan yang berkembang masih mengikuti tradisi lama dengan lakon - lakon dasar / klasik. Sebelum 1965, dhalang cenderung menggunakan gaya pementasan dan lakon yang dikembangkan oleh kraton. Wayang sendiri pada awalnya merupakan pertunjukan resmi yang digelar oleh kraton, akan tetapi setelah wayang semakin populer pertujukan ini kemudian berkembang di wilayah luar kraton terutama pedesaan. Adapun tujuan dari penyebaran pertunjukan wayang ke wilayah luar kraton adalah untuk menciptakan kepatuhan dan kesetiaan masyarakat terhadap peguasa kraton melalui pesan - pesan yang disampaikan pada pertunjukan ini.

Partai Komunis Indonesia, melalui L.E.K.R.A. secara tidak langsung juga memanfaatkan kepopuleran wayang sebagai media memperkenalkan ideologinya kepada masyarakat kecil melalui sejumlah lakon yang dimodifikasi sedemikian rupa. Pertunjukan wayang yang disponsori oleh lembaga ini seringakali diadakan di daerah - daerah pedesaan yang merupakan tempat tinggal para kaum proletar atau rakyat kecil.

Pasca keruntuhan Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden Indonesia kedua pada tahun 1968, fokus utama pemimpin baru ini masih berkutat pada menetralisir kekuatan – kekuatan berhaluan komunis di Indonesia. Upaya yang dilakukan adalah dengan membubarkan sejumlah lembaga yang dinaungi atau disponsori oleh Partai Komunis Indonesia. Salah satu organisasi yang menjadi target pembubaran adalah Lembaga Keboedajaan Rakjat’  atau L.E.K.R.A. Sebelumnya organisasi yang dibentuk oleh D.N. Aidit dkk., ini berkutat pada kebudayaan beraliran realisme sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan sastra dan kesenian termasuk pertunjukan tradisional. Wayang menjadi salah satu pertunjukan yang secara tidak langsung disponsori oleh organisasi ini.

Pasca Gerakan 30 September 1965, banyak dhalang kemudian menjadi korban dari upaya militer membersihkan pengaruh komunis di Indonesia. Dhalang menjadi salah satu sasaran pembersihan karena banyak acara pertunjukan wayang disponsori oleh P.K.I. dan materi pertunjukannya berhubungan dengan penyebaran faham komunisme. Meskipun demikian, ada upaya rezim Orde Baru untuk melakukan normalisasi dengan para dhalang melalui sejumlah pertemuan di paruh akhir 1960-an. Pertemuan antara pemerintah dan para dhalang pada tahun 1969 kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa para dhalang akan mendukung agenda besar yang sedang dibangun rezim ini yaitu ‘Rencana Pembangunan Lima Tahun’ atau R.E.P.E.L.I.T.A. Untuk mendukung peran dhalang sebagai promotor pembangunan, pemerintah melalui militer kemudian membentuk G.A.N.A.S.I.D.I. pada Juli 1969 di Semarang. Pemerintah Orde Baru sadar bahwa kekuatan wayang sebagai alat propaganda, kemudian membentuk lembaga dalam skala nasional sebagai pengganti G.A.N.A.S.I.D.I., yaitu Pepadi. Melalui organisasi ini pemerintah rezim dapat melakukan kontrol yang lebih luas terhadap pertunjukan wayang serta menetapkan kebijakan terhadap pergelaran kesenian ini. 

Selama periode Orde Baru, wayang menjadi perhatian besar bagi pemerintahan rezim ini yang sedang menggalakkan program pelestarian kebudayaan lokal sebagai bagian dari agenda politiknya. Hal ini menjadi penting karena kebudayaan lokal di daerah kemudian dikooptasi oleh rezim sebagai bagian dari pembentukan identitas nasional. Salah satu langkah rezim ini adalah menjadikan kesenian daerah sebagai “aset besar” dalam satu wadah besar yang disebut ‘kebudayaan nasional’ dengan melakukan berbagai penyesuaian untuk mendukung eksistensi  Orde Baru.

 Wayang dalam kasus ini, menjadi salah satu kebudayaan yang kemudian dikontrol ketat oleh Orde Baru, karena sebelumnya banyak pertunjukan wayang disponsori oleh Partai Komunis Indonesia dan dicurigai sebagai alat propaganda partai ini. Orde Baru kemudian juga memanfaatkan kepopuleran wayang terutama karakter protagonis untuk  dijadikan patokan masyarakat dalam berperilaku dan kepatuhan terhadap rezim berkuasa. Selain itu wayang merupakan media yang efektif dalam melakukan propaganda, karena pada dasarnya pertunjukan wayang selain sebagai hiburan juga berisi ajakan, himbauan dan pesan - pesan moral. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Orde Baru selain untuk menyebarluaskan agenda tentang pembangunan, juga secara tidak langsung digunakan sebagai media membentuk kepatuhan masyarakat terhadap negara. 

Setelah Orde Baru memerintah selama kurang lebih 30 tahun, periode 1990-an menjadi titik tolak perkembangan pertunjukan wayang. Selama pemerintah rezim ini berkuasa pertunjukan wayang kulit menjadi perhatian ilmiah yang besar dari lembaga pemerintah baik di bidang kebudayaan dan pendidikan. Secara bersamaan pemebentukan G.A.N.A.S.I.D.I. yang kemudian berubah  menjadi Pepadi (Persatuan Pedalangan Indonesia) semakin memperkuat peran pemerintah tidak hanya untuk mengontrol tetapi juga menjadikan organisasi ini corong propanganda tentang pembangunan dan kepatuhan masyarakat terhadap negara.

Penulis : Norma Gupita

 

 

.